twitter

You are here Home Prioritas P4B
11 Prioritas P4B

11 Prioritas P4B (615)

Children categories

Tata Kelola Pemerintah

Tata Kelola Pemerintah (29)

Mendorong dan memastikan capacity building aparat Pemda dan good governance dapat dijalankan disemua tingkatan pemerintahan daerah.

View items...
Politik

Politik (23)

Mendorong dan memastikan Peraturan Pemerintah (PP), Perdasus dan Perdasi sebagai jabaran dan instrumen UU No. 21 tahun 2001 dapat diwujudkan dan seluruh kehendak yang telah ditetapkan UU Nomor 21 tahun 2001 diimplementasikan oleh seluruh stake holder, komunikasi konstruktif dengan semua elemen masyarakat dan dialog tentang Papua dapat dilaksanakan.

View items...
Affirmative Action

Affirmative Action (185)

Mendorong dan memastikan pembentukan regulasi daerah yang memihak serta pendidikan dan pelatihan kepada OAP yang menunjang affirmative action diseluruh sektor pemerintahan dan swasta dapat dijalankan.

View items...
Hukum dan HAM

Hukum dan HAM (9)

Mendorong dan memastikan penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM dapat dilaksanakan, politisasi kasus-kasus kriminal tidak terjadi dan kasus-kasus korupsi dapat didorong untuk ditangani menurut ketentuan perundangan penanggulangan korupsi secara benar.

View items...
Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Dasar (138)

Membuka keterisolasian wilayah pegunungan tengah dan seluruh daerah terisolir, mendorong dan memastikan bahwa program pembangunan infra struktur dasar dapat dilaksanakan dan dituntaskan.

View items...
Kesehatan

Kesehatan (26)

Mendorong dan memastikan program Pos Kesehatan Pembantu di tiap Kampung, Puskesmas Distrik, dan Rumah Sakit rujukan di Kabupaten dan Provinsi dapat diwujudkan serta dapat berfungsi menjadi sentra pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Papua.

View items...
Pendidikan

Pendidikan (56)

Mendorong dan memastikan program pendidikan usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar 9 tahun ditiap kampung, pendidikan menengah kejuruan/ umum di distrik, program sekolah unggulan di Jayapura, Manokwari, Merauke dan Sorong dapat diwujudkan serta menjadikan Uncen dan Unipa menjadi center of excelence di Papua.

View items...
Ekonomi

Ekonomi (75)

Mendorong dan memastikan program peningkatan kapasitas ekonomi usaha kecil mama-mama, penyediaan pasar tradisional di seluruh Kabupaten/ Kota, pemihakan kepada pengusaha OAP dapat berjalan.

View items...
Pengawasan Lingkungan

Pengawasan Lingkungan (10)

Mendorong dan menjamin bahwa semua penambangan yang dilaksanakan di seluruh Papua dilaksanakan sesuai dengan seluruh peraturan perundangan yang berlaku.

View items...
Sosial Budaya

Sosial Budaya (62)

Mendorong dan memastikan implementasi hak ulayat dan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat di Papua serta nuansa Papua dalam semua fasilitas publik dan relasi-relasi sosial dalam masyarakat berkembang dan berjalan harmoni.

View items...
Keamanan

Keamanan (2)

Mendorong dan memastikan bahwa kekerasan tidak terjadi lagi di Papua, penegakan hukum dapat ditegakkan tanpa melampaui batas-batas kepatutan, serta pengelolaan keamanan di Papua dijalankan sesuai dengan sistem perundangan baik yang terkait dengan Polri maupun TNI.

View items...

Jayapura,16/4 ( Jubi )— Layanan penerbangan langsung dari Papua ke luar negeri atau sebaliknya dari luar negeri langsung ke Papua nampaknya tak lama lagi bakal terealisasi. Bandar Udara (Bandara) Frans Kaisepo Biak Numfor dan Bandara Sentani Kabupaten Jayapura kini sedang diupayakan untuk beralih menjadi Bandara Internasional.

 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Yusuf Yambeyabdi, sebelumnya mengungkapkan, Bandara Sentani termasuk dalam 10 bandara di Indonesia yang sudah siap beralih status menjadi Bandara Internasional, kini sedang dalam tahap administrasi.

Rumah lama dan rumah baru (kiri) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat yang dibangun dengan nilai Rp 30 juta. (Foto: Sudadi, UP4B) 

 

Kebutuhan perumahan rakyat yang sehat dan layak huni di Kabupaten Boven Digoel masih sangat besar. Ditinjau dari kriteria luas rumah, berdasarkan data susenas, pada tahun 2012 hanya terdapat sebanyak 46,83 persen rumah tangga di Kabupaten Boven Digoel yang termasuk dalam kriteria rumah sehat yaitu yang memiliki luas lantai perkapita minimal 10 meter persegi. Dari sisi kualitas rumah, masih ditemukan permuahan masyarakat yang  sebagian besar lantainya berupa tanah, serta dinding dan atap belum permanen.

 

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat miskin, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terasing Kabupaten Boven Digoel setiap tahun rata-rata mengalokasikan pembangunan sekitar 65 unit rumah dari APBD untuk masyarakat miskin. Sejak tahun 2007-2013 telah terbangun 451 unit rumah. Rumah yang dibangun tipe 45 dengan harga Rp. 263 juta per unit.  Berdasarkan hasil observasi lapangan UP4B, rumah yang dibangun tersebut memiliki kualitas yang baik. Namun peruntukannya tidak selalu tepat untuk masyarakat miskin. Ditemukan PNS yang memperoleh bantuan rumah. Ada juga masyarakat penerima yang mengkontrakan rumah bantuan pemerintah tersebut kepada pihak lain. Diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar rumah bantuan Pemerintah jatuh ke tangan masyarakat miskin yang benar-benar berhak dan membutuhkan.

Arus lalu-lintas Trans Papua Merauke – Tanah Merah yang sudah bisa ditempuh dalam waktu lk 7 jam itu, kini memperlancar arus distribusi barang dan manusia dari dan kedua wilayah ini. (Foto: Sudadi, UP4B)

 

Akses dari Merauke menuju Kota Tanah Merah, Ibukota Kabupaten Boven Digul kini semakin lancar. Kota yang memiliki nilai sejarah itu, kini semakin mudah dilewati melalui jalur darat ketimbang jakur udara. Ada kecenderungan masyarakat lebih memilih jalan darat, selain nyaman juga tidak tergantung jadwal keberangkatan. Perjalanan Merauke ke Tanah Merah sudah dapat dijangkau melalui darat selama kurang lebih 8 jam. Arus lalu-lintas menjadi semakin lancar, itu karena jalan ini sudah 90 persen mulus. Sejak tahun 2010 telah dilakukan peningkatan jalan, menjadikan kondisi ruas jalan nasional semakin nyaman untuk dilewati kendaraan. Kini tinggal beberapa titik pada lintasan jembatan masih menjadi hambatan karena dalam proses pembangunan. 

 

Akses lain melalui udara, perkembangan terakhir sudah tidak lagi menjadi pilihan favorit. Maskapai Penerbangan Merpati sejak Januari 2014 sudah tidak beroperasi lagi. Kecuali Susiair, yang masih beroperasi, meski jadwal penerbangan tidak menentu karena bergantung pada jumlah penumpang dan kondisi cuaca. Kondisi ini menjadikan Bandara Tanah Merah kini semakin sepi. yang selama ini membuka 4 kali seminggu, namun jadwal penerbangan  tidak menentu karena bergantung pada jumlah penumpang dan kondisi cuaca.

Monday, 14 April 2014 11:44

Kerusakan Aki pada PLTS Masalah Klasik

Written by

PLTS di Kampung Ginggimop, Distrik Arimop sudah setahun terakhir tidak dapat melayani masyarakat karena permasalahan pada aki. Fasilitas PLTS dibiarkan rusak, padahal tanggung jawab terhadap pemeliharaan adalah masyarakat pengguna. (Foto: Dito, UP4B)

 

Berdasarkan data Susenas tahun 2012, sebanyak 75,83 persen rumah tangga di Kabupaten Boven Digoel menggunakan listrik PLN maupun non-PLN sebagai sumber penerangan utamanya. Jangkauan listrik PLN sendiri masih terbatas di Tanah Merah, Mindiptana, serta Getentiri dan sekitarnya. Listrik PLN menggunakan mesin diesel sebanyak 7 buah meliputi 3 buah di Tanah Merah, 3 buah di Mindiptana, dan 1 buah di Getentiri. Diluar listrik PLN, Pemda menyediakan pembangit listrik diesel di Distrik Kouh, Bomakia, dan Asiki yang kebutuhan BBM-nya dialokasikan dari APBD setiap tahun. Pembangkit listrik diesel juga diadakan dan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.  Selain listrik diesel, listrik non-PLN juga mencakup pembangkit listrik energi baru dan terbarukan khususnya PLTS. Adapun persentase rumah tangga yang sama sekali belum terjangkau listrik masih cukup besar yaitu 20,72 persen.

 

Tim UP4B melaksanakan observasi lapangan ke Kampung Ginggimop, Distrik Arimop untuk melihat operasonalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat yang dibangun melalui DAK tahun 2012 sebesar Rp. 3 Miliar. PLTS tersebut ternyata sudah setahun terakhir tidak dapat melayani masyarakat karena permasalahan pada aki. Kerusakan aki, menjadi masalah klasik. Banyak PLTS menjadi tidak berfungsi karena kurang pemeliharaan.  Padahal tanggung jawab ada pada masyarakat sebagai pengguna.

Koordinator Tim UP4B Abdul Alim Salam saat meninjau tempat penyimpanan biskuit yang masih tersimpan di kardus di salah satu ruang di Kantor Dinas Kesehatan Paniai. (Foto: Sudadi, UP4B)

 

Ratusan koli berisi biskuit program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) sampai akhir Maret 2014 lalu masih menumpuk di sebuah ruang kantor Dinas Kesehatan di Kabupaten Paniai Papua. Barang tersebut belum bisa disitribusikan karena belum tersedia dana untuk penyaluran ke distrik di daerah pedalaman. 

 

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai Yosia Yeimo, SKM kepada Tim UP4B ketika mengkonfirmasi keberadaan ratusan koli paket tersebut menjelaskan, penumpukan itu akibat faktor geografis. “Kami kesulitan pengiriman karena letak sekolah berada jauh di pedalaman”, ungkap Yosia Yeimo.  Pihaknya tidak akan menumpuk berlama-lama di kantor yang makin menyesakkan itu. Ia menjamin dalam waktu dekat akan disalurkan sampai sekolah tujuan. Usulan untuk penyediaan anggaran biaya pengiriman sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke dinas untuk mendukung biaya distribusi.  

Situasi arus lalu lintas dari dan ke Enoratali (Kab.Paniai) – Waghete (Kab.Deiyai) kini semakin ramai. Setelah ada peningkatan pada ruas tertentu. (Foto: Sudadi, UP4B)

 

Arus lalu lintas dari dan ke Enoratali (Kab.Paniai) – Waghete (Kab.Deiyai) kini semakin ramai. Jalur yang menghubungkan dua ibukota kabupaten itu bisa ditempuh sekitar 30 menit dengan jarak tempuh 35 kilometer. Perjalanan dari Enarotali ke Waghete terasa mulus, karena semua jalur sudah beraspal. Interaksi antar kedua wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten. Kedua wilayah ini memiliki kesamaan potensi, diantaranya obyek wisata berupa Danau Paniai (Enarotali) dan Danau Tigi (Waghete), hasil tangkapan ikan danau, kopi, sayur-sayuran dan ubi-ubian.

 

Tim UP4B ketika mengadakan perjalanan montoring ke Bandar Udara (Bandara) Waghete, akhir Maret lalu, mendapat tugas pengendalian dan evaluasi 3 pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Tiga pekerjaan itu, meliputi pekerjaan Jembatan Pugo II Tahap 3 dan ruas jalan Enarotali –Waghete dan pekerjaan Bandara Wagete di Kabupaten Deiyai.

Deputi I Prof. Ikhwanudin Marwardi didampingi Asisten Ahli Deputi IV Doddy Imam Hidayat, dua Asisten masing-masing Kustomo dan Sjaichul Abad, ketika menerima kunjungan audiensi Kepala BP2KP Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si dan unsur pimpinan lain, Sabtu (5/4/14) di Sentani Kabupaten Jayapura. (Foto: Sudadi, UP4B)

 

Deputi I UP4B Prof. Ikhwanudin Mawardi menyatakan, proses pembangunan di Tanah Papua masih terkendala dengan persoalan Tanah Adat. Pembangunan infrastruktur jalan, bandar udara sering mengalami pemalangan akibat masalah sengketa tanah adat. Sikap protes itu terjadi karena belum ada kesepatan soal ganti rugi tanah yang diakui sebagai milik adat. Masyarakat adat tidak peduli apakah fasilitas yang dibangun itu untuk kepentingan umum.

 

Pernyataan itu disampaikan saat menerima Tim Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua (BP2KP) Sentani Sabtu (5/4). Kunjungan yang dipimpin Kepala BP2KP Ir.Omah Laduani Ladamay, M.Si itu dalam rangka perkenalan antar dua lembaga yang mempunyai missi sama dalam mendorong Percepatan Pembangunan di Papua. 

Waka UP4B Eduard Fonataba didampingi sejumlah asisten ketika menerima kunjungan Ses Tim Aju Papua Kemenko Polhukam Kol.Inf. Yasid Sulistya di Kantor UP4B Jayapura. (Foto: Sudadi, UP4B)

 

Waka UP4B Eduard Fonataba, Senin (7/4) bertempat di Kantor UP4B Jayapura telah menerima kunjungan Ses Tim Aju Papua Kemenko Polhukam Kol.Inf. Yasid Sulistya. Kunjungan itu terkait dengan penugasannya di Papua. Ikut mendamping pertemuan, 3 Asisten UP4B, masing-masing Adrianus Taroreh, Monggur Pandjaitan dan Thobby Wakarmamu.

 

Dalam pertemuan itu, Eduard Fonataba menyampaikan paparan tugas pokok dan fungsi UP4B dalam upaya mendorong Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B). Tugas pokok UP4B adalah membantu Presiden dalam melakukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dukungan dimaksud adalah: Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan program P4B, Koordinasi dan sinkronisasi pendanaan program P4B, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program P4B, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah dan Peningkatan komunikasi konstruktif.   

Kampung Mogeya Distrik Paniai Barat terlihat dari kejauhan, saat speedboat yang ditumpangi Tim UP4B bergerak merapat dermaga. (Foto: Sudadi, UP4B)

 

“Itu Kampung Mogeya, beberapa saat lagi kita sudah bisa mendarat,” kata seorang pendamping kepada Tim Unit Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Perjalanan menyeberang Danau Paniai menuju Kampung Mogeya Distrik Paniai Barat siang itu berjalan lancar. Speedboat yang mengantar tim dapat melaju lebih cepat, kebetulan situasi air danau tenang dan tidak berombak. Penyeberangan dari Dermaga Enarotali menuju ke Kampung Mogeya Distrik Paniai Barat ditempuh dengan speedboat sekitar 40 menit. 

 

Kunjungan lapangan merupakan penugasan Pengendalian dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (Dalev P4B) Tahun 2014 triwulan pertama. Tim UP4B yang dipimpin Asisten Ahli Abdul Alim Salam yang mendapat tugas monitoring di Kabupaten Paniai disertai Yensaiwai E. Rumbiak dari Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih dan Media Center UP4B serta Yesaya Pikey sebagai pendamping.

Saturday, 05 April 2014 17:35

Kemiskinan Kunci Evaluasi Pembangunan

Written by

Deputi I UP4B Prof. Ikhawanudin Mawardi saat memberikan paparan pada acara Pra Musrenbangprov di Manokwari Kamis (3/4). (Foto: Asep, UP4B)

 

Manokwari, Media Papua – Plt. Sekda Pappua Barat, Ishak Hallatu, mengatakan, masalah kemiskinan merupakan bahan evaluasi dalam pembangunan, hal ini disampaikan saat menghadiri pembukaan pra Musrembang Provinsi Papua Barat di Swisbell Hotel, Kamis (3/4/14).

 

“ Pra Musrembang ini penting, karena melalui forum pemangku jabatan, kita menyelaraskan dan mengklarifikasi, sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Papua Barat tahun 2015,” ujar Hallatu saat membacakan sambutan Gubernur Papua Barat, Abraham. O. Atururi. Menurutnya, forum ini juga bertujuan menjaring aspirasi seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Papua Barat, yang merupakan akumulasi muatan aspirasi pada tingkat distrik dan kampung.

Page 1 of 44

Foto Random

20130520-WawancaraDetik-small.jpg
20130403-ArahanKepalaDiMapolda1.jpg
20121215-KomisiIIDPRRI-Dukung-UP4B.jpg
20131104-GerejaMansinam.jpg

Newsletter Subscriber

Name:
Email:

Tahukah Anda

20121113-30PersenAPBNP2012.jpg

Asal

Flag Counter
2013.09.06

Kontak Kami

Kantor Pusat:

Jln. Prof. M. Yamin SH. III No. 1A, Angkasa, Jayapura. Papua. 99113.
Telp: (+62) 967 521 649
Fax: (+62) 967 521 619
Email: uppppb(di)gmail(titik)com

Kantor Kepala UP4B:

Jl. Kebun Sirih No 14, Gambir. Jakarta Pusat. DKI Jakarta. 11010

Kantor UP4B:

Gedung BPPT, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No 8, Jakarta Pusat. DKI Jakarta. 10340.
Telp/Fax: (+62) 021 3983 6243