twitter

You are here Home Prioritas P4B Affirmative Action Otonomi Khusus = Percepatan Pembangunan Manusia Papua
Wednesday, 27 March 2013 17:09

Otonomi Khusus = Percepatan Pembangunan Manusia Papua Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Dua pekan lagi rencananya akan digelar pameran Otonomi Khusus Papua di Jakarta. Namun,  berbagai penilaian baik positif dan negatif telah diamanatkan kepada Pemerintah mengenai keberhasilan dan kegagalan. Beragam opini masyarakat mulai dari akar rumput hingga pucuk pimpinan di tingkat elit politik; kalangan akademisi;  lembaga swadaya masyarakat; pemerhati sosial-politik dan keamanan; komunitas adat dan rohaniawan serta aparatur birokrasi dan teknokrasi telah disampaikan lewat berbagai kesempatan dan media untuk menilai  apakah pameran tersebut boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Sebagian berpandangan bahwa Otsus telah berhasil, separuh lainnya menilai dalam proses menuju keberhasilan dan pendapat berikutnya menyatakan perlu dievaluasi terlebih dahulu. Beberapa komponen masyarakat lainnya justru menuding bahwa pelaksanaan Otsus telah gagal di Papua.

 

Namun, sebelum kita menilai keberhasilan dan kegagalan Otsus atau memberi opini apapun tentang pelaksanaannya di Tanah Papua, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, terutama dengan menjawab beberapa pertanyaan penting yaitu: Apa makna Otsus Papua? Kenapa ada Otsus?  Otsus untuk siapa? Pertanyaan-pertanyaan diatas penting sebelum kita melakukan penilaian atau mengevaluasi hasil pelaksanaan otonomi khusus secara makro.

 

Pertama, apa sebenarnya makna dari Otsus itu sendiri? Bila kita ingin memaknai dan mengkaji lebih dalam, maka Otonomi Khusus yang diberikan kepada Tanah Papua adalah kewenangan khusus untuk mengatur diri sendiri dan melakukan percepatan pembangunan dari ketertinggalan secara nasional. Hal ini yang harus dipahami benar sebelum kita memberi opini apapun terhadap pelaksanaannya dan menilai hasil-hasilnya yang telah dicapai atau belum dicapai. Otonomi khusus seharusnya sejak awal dimaknai sebagai upaya percepatan pembangunan, baik itu oleh pihak pemimpin politik seperti Gubernur dan Bupati serta para wakil rakyat di DPRP dan DPRD selaku pengambil keputusan.

 

Bila sudah dapat dimaknai dengan benar maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan makna tersebut dalam aksi dan tindakan. Di dalam penindakan otonomi khusus ini yang seharusnya diadakan adalah tindakan-tindakan percepatan pembangunan manusia Papua sebagai objek pembangunan dan dilaksanakan dengan berbagai “kebijakan khusus” dan aksi-aksi “think out of the box” atau ekstra luar biasa dengan disertai pembentukan perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaannya. Oleh karena itu, Perdasi dan Perdasus yang mengarah kepada percepatan pembangunan manusia di Papua dengan kebijakan khusus dan inovatif seharusnya didahulukan untuk dibuat untuk mencapai target dalam waktu singkat. Selain itu, dalam tindakan percepatan tersebut hendaknya diberikan kesempatan penuh kepada masyarakat Papua untuk mengatur dan memberdayakan dirinya sendiri dengan cara yang mereka bisa dan bukan yang pemerintah atau penentu kebijakan mau.

  

Kedua, kenapa ada Otonomi Khusus? Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahwa Otsus Papua hadir karena masyarakat Papua ‘menuntut’ pemberian kemerdekaan baik secara politis maupun secara ekonomi dan sosial-budaya. Tuntutan ini dapat hadir terutama karena keadaan penduduk di Tanah Papua yang dirasakan belum memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran diatas kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kemiskinan, ketertinggalan dan kebodohan adalah penyakit yang masih diderita sebagian besar rakyat asli Papua. Selain itu, status integrasi politis kedalam NKRI pada dekade 1960an masih menjadi hal yang kontroversial bagi sebagian kalangan di Tanah Papua. Hal lainnya adalah pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru ketika jaman pemerintahan Soeharto masih membekas pada benak setiap keluarga di Papua yang anggota keluarganya menjadi korban pada saat operasi militer dan penahanan tanpa pengadilan karena dugaan keterlibatan dengan gerakan-gerakan separatis. Kompensasi yang pantas untuk sebagian besar keluarga korban juga hanya tinggal janji hingga saat ini. Permintaan masyarakat diatas adalah dasar mengapa Otsus ditawarkan kepada perwakilan rakyat Papua dan sudah diterima pada tahun 2001.

 

Ketiga, Otonomi Khusus untuk siapa? Pada tulisan kami minggu lalu dalam harian ini (Edisi Sabtu, 16 Maret 2013, Hal. 6), yang berjudul “Otonomi Khusus Untuk Siapa?’ telah terurai bahwa sebuah system penyelenggaraan pemerintahan bertugas memberikan kesejahteraan dan menolong mereka yang paling lemah dan tak berdaya dalam segala hal, yakni mereka yang paling miskin, tertinggal dan terisolir dengan segala ketidakberdayaan dan keterbatasan yang ada. Ibarat sebuah kapal yang akan segera karam/tenggelam, maka orang sakit, lansia dan Ibu hamil serta anak-anak dibawah usia 12 tahun haruslah diberikan kesempatan pertama untuk diselamatkan dengan perahu sekoci dan baju pelampung serta alat keselamatan lain yang baik. Bila mereka yang dalam kondisi paling lemah dan membutuhkan pertolongan dapat dipastikan aman dan selamat, maka penumpang lain yang tidak dalam situasi dan kondisi tersebut dapat ditolong terkemudian namun tanpa sekoci dan hanya mengenakan baju pelampung karena mereka sudah mampu mengapung sambil menunggu untuk  diselamatkan kapal lain bersama-sama. 

 

Ilustrasi Kibernology diatas sudah sangat jelas bahwa Otonomi Khusus bertujuan untuk menaikan derajat mereka yang masih miskin, tertinggal dan terisolir agar dapat hidup layak dan sejahtera seperti sebagian kecil masyarakat Papua yang sudah sejahtera dan menikmati segala kemudahan dan fasilitas yang ada saat ini. Namun, hingga kini dapat dipastikan sebagian penduduk Papua terutama penduduk asli masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka Kemiskinan yang tertinggi secara nasional dan Indeks Pembangunan Manusia yang masih terendah semasa berlakunya Otsus adalah merupakan ironi. 

 

Sebagai kesimpulan, makna dan alasan serta tujuan pemberian status Otonomi Khusus bagi Tanah Papua seharusnya sudah dapat dipahami dengan jelas bahwa sasaran hasilnya adalah percepatan pembangunan manusia Papua yang masih sangat miskin dan tak berdaya diatas segala kekayaan SDA-nya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Banyak hal telah dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Tanah Papua dengan segala keberhasilan dan kekurangan.  Namun, apakah percepatan pembangunan manusia di Tanah Papua sudah bisa dipamerkan? Untuk menjawabnya memerlukan kesepakatan antara pemerintah bersama masyarakat. Semoga dapat mencapai mufakat. (Boyke, Jufuway, Tenaga Profesional UP4B)

 

* Juga terbit pada Harian Cendrawasih Pos, Sabtu 23 Maret 2013.

 

Read 1130 times Last modified on Wednesday, 27 March 2013 17:21
Gate Master

Sang Penjaga Gerbang Portal Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

Website: www.up4b.go.id

E-mail: uppppb(di)gmail(titik)com

Login to post comments

Foto Random

20130420-KoordinasiBangun100BTS.jpg
20130625-147KepalasSekolahADEM.jpg
20121108KepalaUP4BDialogDenganSKPDTelukBintuni.jpg
20131016-NathaliaMutiaraHitamWamena2.jpg

Newsletter Subscriber

Name:
Email:

Tahukah Anda

20121113-MeraukeDigoel8Jam.jpg

Asal

Flag Counter
2013.09.06

Kontak Kami

Kantor Pusat:

Jln. Prof. M. Yamin SH. III No. 1A, Angkasa, Jayapura. Papua. 99113.
Telp: (+62) 967 521 649
Fax: (+62) 967 521 619
Email: uppppb(di)gmail(titik)com

Kantor Kepala UP4B:

Jl. Kebun Sirih No 14, Gambir. Jakarta Pusat. DKI Jakarta. 11010

Kantor UP4B:

Gedung BPPT, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No 8, Jakarta Pusat. DKI Jakarta. 10340.
Telp/Fax: (+62) 021 3983 6243