twitter

You are here Home Prioritas P4B Hukum dan HAM
Hukum dan HAM

Hukum dan HAM (9)

Mendorong dan memastikan penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM dapat dilaksanakan, politisasi kasus-kasus kriminal tidak terjadi dan kasus-kasus korupsi dapat didorong untuk ditangani menurut ketentuan perundangan penanggulangan korupsi secara benar.

Deputi I Prof. Ikhwanudin Marwardi didampingi Asisten Ahli Deputi IV Doddy Imam Hidayat, dua Asisten masing-masing Kustomo dan Sjaichul Abad, ketika menerima kunjungan audiensi Kepala BP2KP Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si dan unsur pimpinan lain, Sabtu (5/4/14) di Sentani Kabupaten Jayapura. (Foto: Sudadi, UP4B)

 

Deputi I UP4B Prof. Ikhwanudin Mawardi menyatakan, proses pembangunan di Tanah Papua masih terkendala dengan persoalan Tanah Adat. Pembangunan infrastruktur jalan, bandar udara sering mengalami pemalangan akibat masalah sengketa tanah adat. Sikap protes itu terjadi karena belum ada kesepatan soal ganti rugi tanah yang diakui sebagai milik adat. Masyarakat adat tidak peduli apakah fasilitas yang dibangun itu untuk kepentingan umum.

 

Pernyataan itu disampaikan saat menerima Tim Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua (BP2KP) Sentani Sabtu (5/4). Kunjungan yang dipimpin Kepala BP2KP Ir.Omah Laduani Ladamay, M.Si itu dalam rangka perkenalan antar dua lembaga yang mempunyai missi sama dalam mendorong Percepatan Pembangunan di Papua. 

Wednesday, 20 November 2013 12:11

Mendesak, Pembentukan Kejati Papua Barat

Written by

PENANGANAN KORUPSI

 

JAYAPURA, KOMPAS — Akibat keterbatasan tenaga jaksa dan institusi penegak hukum di Provinsi Papua Barat, kasus-kasus korupsi di provinsi tersebut dikhawatirkan banyak yang tidak dapat ditangani dengan cepat dan tuntas. Oleh sebab itu, Kejaksaan Tinggi Papua mengusulkan pembentukan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

 

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua ES Maruli Hutagalung, Selasa (19/11), mengatakan, saat ini kasus korupsi sangat rawan terjadi di Papua Barat. ”Sejak awal tahun ini, Kejati Papua menangani 59 kasus korupsi yang lebih dari separuhnya merupakan kasus di Papua Barat,” ujarnya. Sejak terjadi pemekaran dari Provinsi Papua menjadi Papua Barat, kejati hanya berada di Provinsi Papua.

Kepala Pengadilan Negeri Wamena Berlinda Ursula Mayor, SH  saat mengucapkan sumpah  jabatan dalam pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua dan Papua Barat H. Arwan Byrin, SH.M. (Foto: Ventje Ropa, UP4B)

 

Berlinda Ursula Mayor, SH, di lantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua dan Papua Barat, H. Arwan Byrin, SH.MH, menjadi Kepala  Pengadilan Negeri Wamena. Berlinda, tercatat sebagai wanita pertama yang menduduki jabatan Kepala Pengadilan Negeri di Papua tepatnya di Wamena Kabupaten Jajawijaya. 

 

H. Arwan Byrin, SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Papua dan Papua Barat mengatakan, bahwa jabatan adalah amanat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu juga diingatkan kepada pemimpin yang baru dilantik untuk tetap membangun harmonisasi dan menjalin harmonisasi antar unsur yang ada di Pengadilan Negeri Wamena. 

Kepala UP4B ketika menerima kunjungan sejumlah komunitas pemerhati HAM Papua di ruang rapat Kantor UP4B Jayapura. (Foto: Harris Karubaba, UP4B)

 

Kepala UP4B Bambang Darmono menerima kunjungan sejumlah pemerhati masalah HAM di Papua, Jumat 7/6 di kantor UP4B Jayapura. Kunjungan mereka dimaksud untuk berbagi pikiran soal HAM di Papua. Hadir dalam pertemuan itu, diantaranya Saul J. Bomay memperkenalkan diri sebagai juru bicara pemerhati masalah HAM, Matius Murib, mantan Komisioner Komnas HAM Papua dan sejumlah aktivis lain. (Harris Karubaba, Media Center UP4B)

Jayapura - Setelah sukses mendorong lahirnya Perpres 84 Tahun 2012, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), kembali berhasil mendorong salah satu Perpres untuk mempercepat pembangunan jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Perpres tersebut nomor 40 Tahun 2013, tentang Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B).

 

Wakil Kepala UP4B Drs. Eduard Fonataba, MM kepada wartawan mengatakan, Perpres tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 17 Mei 2013, di mana dalam isi dari Perpres tersebut ada sejumlah keistimewaan yang patut dibanggakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat terkait pembangunan sejumlah ruas jalan yang akan membuka keterisolasian di dua provinsi tertimur Indonesia ini.

Salah satu Ruas Jalan Nasional  Waghete – Timika (Foto: Harris, UP4B)

 

Wakil Kepala UP4B E. Fonataba menyatakan, salah satu bentuk kerja nyata UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) adalah memprakarsai  lahirnya Perpres Nomor 40 tahun 2013 setelah melalui perjuangan kurang lebih 6 bulan lamanya sejak tahun 2012. Peraturan Presiden Nomor  40 tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, solusi konkret adalah dengan membuka isolasi wilayah melalui jalur darat. Pembukaan akses ini untuk menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lain di Provinsi tertimur.  

 

Pernyataan itu disampaikan Waka UP4B kepada wartawan di Kantor UP4B Kamis 30/5 sehubungan sosialisasi Perpres 40/2013. Lebih lanjut ia mengatakan dengan terbukanya akses jalan diharapkan dapat memperlancar arus orang dan barang. Langkah strategis dengan mempercepat pembangunan jalan strategis di wilayah yang masih terisolir khususnya pada wilayah yang memiliki keadaan geografis yang sangat sulit dan berat.

Tuesday, 28 May 2013 15:31

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013

Written by

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2013.

Download Perpres Nomor 40 Tahun 2013 (PDF, 10 Halaman, 4.34 MB)

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian dan Kepala UP4B Bambang Darmono memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Polda Papua dan Polres Se-Papua dan Papua Barat di Mapolda Jayapura, 3 April 2013. (Foto: Amiruddin, UP4B)

 

Dalam menyikapi perkembangan permasalahan hukum dan HAM di Papua, aparat Kepolisian se-Papua dan Papua Barat harus bisa bekerja dengan baik dan tepat. "Tegakkan hukum secara terukur dan proporsional, dalam proses penegakkan hukum perhatikan permasalahan HAM," demikian penegasan Kepala UP4B dalam pengarahannya dalam Raker Polda Papua dan Polres se-Papua dan Papua Barat, 3 April 2013 di Mapolda Papua, Jayapura.

 

Dalam Raker yang dihadiri Kapolda Papua Irjen. Pol. Tito Karnavian dan seluruh Kapolres di Papua dan Papua Barat, Kepala UP4B juga menyampaikan fungsi dan tugas pokok UP4B serta fokus dan program-program percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Tuesday, 05 February 2013 00:00

Pemenuhan HAM, Percepatan Pembangunan Papua

Written by

Jurnal Nasional | Senin, 4 Feb 2013

Ahmad Nurullah

Amiruddin al-Rahab, Juru Bicara UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat)

 

INDONESIA adalah negara yang terikat pada Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sejak meratifikasinya menjadi UU No 11/2005. Mengacu pada prinsip Limburg untuk mengimplementasikan Kovenan tersebut, kewajiban negara adalah secara bertahap harus segera bisa mewujudkannya.

 

Agenda peningkatan kesejahteraan di Papua melalui Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), yang memiliki fokus pada peningkatan infrasruktur dasar, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan perekonomian rakyat dan program afirmasi sejatinya adalah pengimplementasian secara bertahap dari kovenan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya yang telah menjadi UU nasional itu.

 

Wakil Presiden Boediono ketika memberikan pengantarnya saat mengumumkan dibentuknya UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) sebagai pengawal P4B, November 2011, menggarisbawahi bahwa makna pendekatan kesejahteraan adalah memberikan rasa aman dan keadilan dalam arti luas kepada rakyat di Papua. Karena itu, kesejahteraan tidak bisa hanya diukur dengan fasilitas fisik belaka, melainkan juga hadirnya rasa nyaman.

Foto Random

20140610-RakorFasilitasiPengendalianPemanfaatanRuang1.jpg
20130409-KepalaUP4BdanGubernurPapuaBaru.jpg
20121124-pasarmamamama.jpg
20130530-Dekai-Seredala-Kondisi100.jpg

Newsletter Subscriber

Name:
Email:

Tahukah Anda

20121113-30PersenAPBNP2012.jpg

Asal

Flag Counter
2013.09.06

Kontak Kami

Kantor Pusat:

Jln. Prof. M. Yamin SH. III No. 1A, Angkasa, Jayapura. Papua. 99113.
Telp: (+62) 967 521 649
Fax: (+62) 967 521 619
Email: uppppb(di)gmail(titik)com

Kantor Kepala UP4B:

Jl. Kebun Sirih No 14, Gambir. Jakarta Pusat. DKI Jakarta. 11010

Kantor UP4B:

Gedung BPPT, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No 8, Jakarta Pusat. DKI Jakarta. 10340.
Telp/Fax: (+62) 021 3983 6243